Tak Mau Pulau Cantik di Laut Sulawesi Lepas, Menteri Edhy Lakukan Ini

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan bahwa pihaknya tidak mau kalau Pulau Maratua, di Kalimantan Timur bernasib sama seperti Sipadan dan Ligitan yang lepas dari NKRI pada Desember 2002 lalu.

Sebagai informasi, Pulau Maratua merupakan salah satu daratan eksotis yang berada di wilayah terluar di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan Malaysia.

Edhy Prabowo mengunjungi lokasi itu dan berada di sana selama tiga hari, sejak 1 September 2020.

Dia mengunjungi salah satu pulau kecil terluar itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam peningkatan ekonomi warga pulau-pulau tersebut.

"Agar pengalaman pahit lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali," katanya dalam siaran persnya, Rabu 2 September 2020.

Dalam kunjungan ke Pulau Maratua, mantan ketua komisi IV DPR itu diagendakan menghadiri acara gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan), pelepasan tukik bersama Yayasan Penyu Indonesia, serta melakukan penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang di Pantai Green Nirvana Resort.

Dia juga akan melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, berdialog dengan pelaku usaha, serta memberikan bantuan permodalan untuk masyarakat Kecamatan Maratua.

Dalam rangkaian kunjungan itu, Edhy dan rombongan akan menyeberang ke Pulau Bakungan untuk berdialog dengan pelaku usaha atau pengelola pulau.

Potensi pariwisata Bahari Pulau Kakaban yang masih berada dalam wilayah Kecamatan Maratua juga menjadi perhatiannya.

Menteri kelahiran Muara Enim, Sumatera Selatan ini juga akan mengunjungi pulau eksotis yang terkenal dengan ubur-ubur endemik tak bersengat itu untuk ikut mengampanyekan kembali pariwisata bahari yang sempat mati suri akibat pandemi.

Sebelumnya, dia telah mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan strategi yang tepat bagi percepatan pemulihan sektor pariwisata, terutama wisata bahari.

Untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19, katanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merumuskan dua strategi kebijakan yaitu pengelolaan destinasi wisata bahari berbasis masyarakat melalui program Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari), dan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak COVID-19.

"Program pengembangan Dewi Bahari merupakan amanat pemerintah untuk mengembangkan dan mendukung program prioritas nasional di bidang pariwisata dalam meningkatkan devisa negara serta pendapatan masyarakat,” jelasnya.